1. Bidang Ekonomi
Pada
masa awal kemerdekaan , keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil
mengingat inflasi yang sangat parah tengah menimpa bangsa yang baru merdeka
ini. Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali
sedangkan Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Kas Negara pun kosong
dan pajak dan bea masuk sangat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah
mengambil kebijakan berlakunya mata uang De
Javasche Bank, mata uang
pemerintah Hindia Belanda dan ata uang pendudukan Jepang.
Belanda
yang belum merelakan Indonesia merdeka, melancarkan aksi blockade-blokade
laut dimulai bulan November 1945. Alasan pihak Belanda melakukan blockade,
antara lain:
a. Mencegah masuknya senjata dan
peralatan militer ke Indonesia.
b. Mencegah keluarnya hasl perkebunan
milik Belanda dan pihak asing.
c. Melindungi bangsa Indonesia dari
tidakan dan perbuatan yang tidak berkenan dari pihak asing.
Tetapi
sebenarnya, alasan yang disebutkan di atas merupakan alat untuk penghalalan
tindakan campur tangan Belanda di Indonesia. Tujuan yang sesungguhnya untuk
menjatuhkan Republik Indonesia yang baru berdiri dari sisi ekonomi karena
Belanda menginginkan menguasai Indonesia kembali.
Jalan
keluar yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini yakni, dengan
melakukan pinjaman nasional. Kemudian pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI
mengeluarkan Oeang Republik
Indonesia (ORI), sebagai
pengganti mata uang Jepang.
Usaha-usaha
pemerintah guna menembus blockade pihak asing, antara lain:
1. Usaha yang bersifat politis
Pemerintah RI
bersedia mengirimkan 50.000 ton beras, dengan imbalan pemerintah India
mengirimkan pakaian untuk rakyat Indonesia.
2. Usaha yang bersifat ekonomis
Pemerintah Ri
melakukan hubungan dagang secara angsung dengan pihak asing. Uasaha ini
dirintis olehBanking and Trading Corporation (BTC), yang bekerja sama dengan AS
sehingga AS mau membeli produk Indonesia.
2. Bidang Birokrasi
Masalah
birokrasi sebagai salah satu syarat berdirinya suatu Negara dirumuskan dalam
sidabg PPKI pertama, 18 Agustus 1945. Otto Iskandardinata, Soekarno dan
Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. kemudian wilayah Indonesia
dibagi menjadi 8 provinsi dan masing-masing seorang Gubernur, antara lain:
1. Sumatera
: Tengku Mohammad Hasan
2. Jawa
Barat : Sutarjo Kartohadikusuma
3. Jawa Tengah : R. Panji
Suruso
4. Jawa
Timur : R.M. Suryo
5. Sunda Kecil : Mr.
I Gusti Ketut Puja
6. Maluku
: Mr. J. Latuharhary
7. Sulawesi
: Dr. G.S.S.J. Ratulangi
8. Kalimantan
: Ir. Pangeran Mohammad Noor
Pembentukan
KNP
Pada
tanggal 19 Agustus 1945, presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, Mr.
Sartono, Suwiryo, Otto Iskandardinata, Sukarjo Wiryopranoto, dr. Buntaran,
Mr. A.G. Pronggodigdo, Sutarjo Kartohadikusumo dan dr. Tajaddin berkumpul di
jalan Gambir Selatan No. 10 membahas mengenai orang-orang yang akan menjadi
anggota KNIP. KNIP bertugas sebagai penasehat presiden sebelum dibentuk MPR
dan DPR. Anggota KNIP berjumlah 60 orang diketuai oleh Kasman Singodimedjo
dan Suwiryo, sebagi sekretaisnya yang dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945
di Gedung Komedi, Pasar Baru, Jakarta.
Pada
tanggal 16 Oktober 1945, KNIP mengadakan rapat pleno dan dihadiri pula Wakil
Presiden Moh. Hatta, beliau mengeluarkan Keputusan Presiden No. X,
isinya tentang memberikan kekuasaan dan wewenang legislative kepada KNIP
untuk ikut serta menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Atas
desakan dari Syahrir, maka Wakil Presiden mengeluakan maklumat Walik Presiden
3 November 1945, yang isinya:
1. Pemerintah menghendaki adanya
partai-partai politik, sebagai wadah aspirasi rakyat.
2. Pemerintah berharap agar
partai-partai politik telah tersusun sebelum pemilihan anggota Badan
Perwakilan Rakyat pada Januari 1946.
Partai yang
muncul, yakni Masyumi, PNI, PKI, PBI, Partai Katholik, Partai Kristen, dan
Partai Sosialis.
Pada tanggal
25-26 November 1945, Sutan Syahrir mengesarkan progja BP KNIP, sebagai
berikut:
1. Kedudukan komite nasional
2. Pembentukan partai-partai politik
3. Penetapan bersama pemerintah
mengenai politik dalam dan luar negeri.
4. Usul tentang perubahan pemerintahan
lama yang disertai dengan pertanggungjawaban kementrian dan susunan Dewan
Kementrian baru.
5. Penyusunan dan penyempurnaan peran
KNIP dari presidensil menjadi parlementer.
Menteri-menteri
Departemen
1.
Menteri Dalam Negeri
: R.A.A.
Wiranata Kusumah
2.
Menteri Luar Negeri
: Mr.
Ahmad Subardjo
3.Menteri
Keuangan
: Mr. A.A.
Maramis
4.Menteri
Kehakiman
: Prof.
Mr. Dr. Supomo
5.Menteri
Kemakmuran
: Ir.
Surahman T. Adisujo
6.
Menteri Keamananan Rakyat
: Supriyadi
7.Menteri
Kesehatan
: Dr. Buntaran Martoatmojo
8.
Menteri Pengajaran
: Ki Hajar
Dewantara
9.
Menteri Penerangan
: Mr. Amir
Syarifudin
10.
Menteri Sosial
: Mr. Iwa Kusuma Sumantri
11.
Menteri Pekerjaan Umum
: Abikusno
Cokrosujoso
12.
Menteri Perhubungan (a.i)
:
Abikusno Cokrosujoso
13.
Menteri Negara
: Wachid Hasyim
14.
Menteri Negara
: Dr. M. Amir
15.
Menteri Negara
: Mr. R.M. Sartono
16.
Menteri Negara
: R. Otto Iskandardinata
3. Bidang Militer
Militer
memiliki peran yang sangat penting bagi Negara yang baru memproklamirkan diri
sebagai Negara merdeka. Mereka bertugas melindungi rakyat dan mempertahankan
kemerdekaan. Cikal bakal pembentukan militer di Indonesia erupakan inisiatif
dari para pemuda untuk membentuk “Tentara Keamanan Indonesia”, tetapi
ternyata usulan trsebut ditolak oleh pemerintah. pada awal kemerdekaan.
Pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah BKR (Badan Keamanan Rakyat).
Para
pemuda kurang setuju dengan BKR, mereka menginginkan suatu badan yang
benar-benar bisa melindungi keutuhan Negara. Kemudian mereka tergabung dalam Komite van Aksi dan kelompok perjuangan
lainnya. Mereka melakukan tindakan provokatif sehingga menyadarkan pemerintah
untuk membentuk tentara regular. Maka presiden Soekarno memanggil Mayor KNIL
Urip Sumohardjo dan menugaskannya untuk membentuk Tentara Nasional. Maka
tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat Presiden yang berbunyi, “Untuk
memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat”.
pimpinan TKR pertama Supriyadi sedangkan Menteri Keamanan dipegang oleh Moh.
Suroadikusumo. Karena Supriyadi tidak muncul, maka posisinya digantikan oleh
Sudirman. Ia dilantik tanggal 18 Desember 1945.
Pada
bulan Januari 1946, TKR berganti nama menjadi TRI (Tentara Republik
Indonesia). Tanggal 10 November 1945, badan-badan perjuangan mengadakan
Kongres Pemuda Seluruh Indonesia di Yogyakarta dipimpin oleh Chairul Saleh.
Kongres tersebut sepakat untuk membentuk BKPI (Badan Kongres Pemuda
Indonesia). Antara BKPI dan BKR diintegrasikan menjadi TNI pada bulan Juni
1947.
|
Sabtu, 10 November 2012
Perkembangan Ekonomi dan Politik Pada Masa Awal Kemerdekaan sampai Tahun 1950
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar